Senayan, Cermin Rusak Kaffah Demokrasi

Tahun 1999, teman dari ndeso ini  berupaya menarik simpati para tokoh  Tsebuah parpol berlabel Islam. Tubuhnya  ceking, ke mana-mana naik ojek atau nebeng  mobil. Tahun 2008, saya ketemu dia lagi,  waktu itu sudah eksis. Ke mana-mana pakai  mobil sendiri. Dan tahun lalu, jumpa dia lagi,  wuih badannya sudah XL.

Maju perut pantat  mundur! Dia tak perlu nyopir sendiri, karena  sudah bisa menggaji sopri. Ternyata, perjalanan karier si teman dari  periode simpati ke eksis lantas jadi XL, hanya  lantaran berbisnis barang cetakan. Bukan  sembarang cetakan coy, tapi cetakan  sekretariat DPR RI! Kita baru ngeh dengan fenomena kere  munggah bale tersebut, setelah media massa  membongkar kelakuan DPR bermandi duit.  Coba itu, nyetak kalender 2012 yang norak  nian, menelan biaya Rp 1,3 milyar.

Padahal,  harga wajarnya paling banter Rp 15 ribu/buah.  Pantesan, kawan tadi cepet sugih. Lalu untuk pengharum ruangan anggota  DPR, anggarannya Rp 1,6 milyar; Mesin absen  4 milyar; renovasi toilet 2 milyar; area parkir 3  milyar; renovasi ruang rapat Banggar 20,3  milyar.  Tapi, watak asli DPR tampak dalam  anggaran tahun 2012 sebesar Rp 2,94 triliun  (Kepres no 32/2011 tentang Rincian Anggaran  Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran  2012).

Duit sebanyak itu akan dihabiskan  untuk: peningkatan sarana dan prasarana  aparatur DPR Rp 709,63 miliar, pengadaan  perlengkapan sarana dan prasarana kantor Rp  104,73 miliar, pemeliharaan dan  penatausahaan sarana dan prasarana gedung  Rp 259,38 miliar, manajemen dan pelaksanaan  tugas teknis lainnya Rp 147,51 miliar,  pelaksanaan fungsi legislasi Rp 501,25 miliar,  fungsi anggaran Rp 73,75 miliar, fungsi  pengawasan Rp 280,81 miliar, dan Program  penguatan kelembagaan Rp 1,23 triliun. Untuk tahun 2012, FITRA (Forum  Indonesia untuk Transparansi Anggaran)  mendapatkan data bahwa anggaran kunjungan  kerja DPR untuk tahun 2012 sebesar Rp 265  miliar, naik dari tahun 2011 yang Rp 251 miliar.   

Walhasil, setiap anggota dewan akan  menandaskan total anggaran sebesar Rp 473  juta per tahun.  “Mereka sangat perlente. Mobil dinas  saja Crown Royal Saloon yang jauh lebih mewah  dari mobil perdana menteri negeri tetangga.  Mereka lebih mencerminkan politisi yang  pragmatis-hedonis,” papar Busyro Muqoddas  tentang kelakuan politisi Senayan, dalam pidato  kebudayaan di Dewan Kesenian Jakarta, 10  November 2011. Menurut Komisioner Komisi  Pemberantasan Korupsi itu, gaya hidup hedonis  tersebut sangat terkait dengan korupsi.

Dalam diskusi dialektika demokrasi di  Jakarta, Jumat (4/7/07), mantan anggota DPR  Ichsanuddin Noersy menyebut 11 modus  korupsi anggota legislatif. Mulai dari bantuan  perjalanan, bantuan kegiatan, hubungan baik,  perawatan kesehatan, bantuan apresiasi,  bantuan uji kelayakan dan kepatutan, bantuan  penempatan pegawai, pemangku kepentingan,  pembuatan rancangan undang-undang dan  bantuan apresiasi.  Tak heran, Transparency Internasional  Indonesia pernah menasbihkan parlemen dan  partai politik sebagai lembaga paling korup  selama dua tahun berturut-turut (2007-2008).  Tahun 2009, penyigian Survey Kemitraan dan  Cluster for Security and Justice lagi-lagi  menempatkan DPR sebagai institusi juara  korupsi.   

Mula-mula, korupsi dilakukan untuk kejar  setoran agar balik modal. Maklumlah, biaya  demokrasi kan mahal. Menurut Associate  Media Director Hotline Advertising, Zainul  Muhtadin, untuk Pemilu 2009 biaya iklan  kampanye tiap calon minimal Rp 100 milyar  (tempointeraktif.com 24/01/08). Setelah keenakan mbrakoti ''apel Malang''  dan ''apel Washington'', korupsi dilakukan  sebagai bagian dari lifestyle. Inilah yang disebut  corruption by greed yaitu korupsi yang   dilakukan karena dorongan  keserakahan untuk bisa hidup  hedonis. Pada tahap ini,  politisi Senayan sudah mati  rasa, sehingga tak merasa  bersalah memamerkan mobil  Bentley, Alphard Lux, dan  lain-lain yang sebijinya  berharga ratusan hingga  milyaran rupiah.

Padahal,  penduduk miskin Indonesia  sekitar 31 juta (versi BPS)  bahkan sampai 100 juta  (versi Bank Dunia). Lilia Carasciuc,  pengkritik keras sistem  demokrasi, menyatakan  bahwa lembaga-lembaga demokrasi semacam  Parlemen berpraktek tidak lebih seperti  lembaga privat. Misinya tak lain adalah profit  maximization.  Misi tersebut sah secara berjamaah,  karena dihasilkan melalui mekanisme  "demokratis" berupa rapat, musyawarah, atau  voting. Sehingga dalam praktiknya,  ''sesungguhnya korupsi sudah bertransformasi  tidak hanya karena faktor-faktor klasik seperti  ekonomi dan moral, namun sudah menuju ke  korupsi secara politis dan institusional,'' tulis  Carasciuc (2000).

Praktik korupsi Senayan, dalam kajian  Carasciuc, adalah democratic corruption atau  korupsi demokratis, yakni korupsi yang  dilakukan berdasarkan tata cara, kaidah-kaidah,  dan penerapan teori demokrasi. Bisa pula  disebut demokratis karena korupsi dirasakan  oleh lebih banyak orang atau lembaga secara  bersama-sama.  Korupsi demokratis berjalin-kelindan  degan korupsi atas demokrasi (corruption of  democracy). Atas nama nilai-nilai demokrasi,  ternyata tuntutan reformasi dimanipulasi  kalangan elite politik untuk kepentingan pribadi  atau golongan mereka.

Reformasi pun  mewujudkan deformasi. Pada tahap selanjutnya, democratic  corruption dan corruption of democracy akan  membangun sebuah sistem ketatanegaraan  yang koruptif, yaitu the democracy of corruption  (demokrasi korupsi). Hal ini terjadi jika seluruh  proses pengambilan keputusan publik telah  didorong oleh semangat mencari keuntungan  dan penghidupan bagi diri sendiri, keluarga atau  group of interest-nya. Driser, ketika saat ini demokrasi korupsi  ini sudah menjadi “ideologi”, maka  sempurnalah sudah kerusakan sistem sekular  ini. Bodoh nian kalau kita masih mau dinaungi  sistem demokrasi. Sistem yang sudah cacat  sejak lahir dan terus melahirkan pejabat korup  serta kebijakan  yang menyengsarakan rakyat  dari tahun ke tahun. Udah waktunya kita  berpaling pada sistem Islam. Satu-satunya  sistem kehidupan yang sudah terbukti sukses  menaungi umat manusia untuk meraih  kebahagiaan dunia akhirat.[]